pengadaan barang dan jasa di desa. Semoga berguna dan membantu Anda menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), atau kegiatan-kegiatan dengan sumber dana lainnya di Desa. pengadaan barang dan jasa di desa

Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Tipe Dokumen. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara. Pelaksanaan tata cara pengadaan barang/jasa di desa tidak akan jauh lari dengan masalah keuangan. Keterangan: Penjelasan mengenai persiapan pengadaan barang/jasa di Desa melalui Swakelola dan dokumen-dokumen-nya tersebut diolah dari BAB II Persiapan Pengadaan, Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Pengumuman Tentang Perbaikan Lampiran I Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Pengaspalan jalan desa hotmix dan penambalan di Dusun Pekauman 2 Desa Leuwimunding, dimana didalamnya terdapat pekerjaan pengadaan barang berupa hotmix, aspal dan teak coat. 25 Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan demi terlaksananya kualitas pengadaan barang dan jasa yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Kepala Desa dapat mengangkat Tim Pemeriksa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; Mengingat : 1. 2. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam pelaksanaannya perlu disempurnakan sehingga perlu diganti; c. Komplek Rasuna Epicsentrum, Jl. Ulasan kali ini dibagi menjadi 2 (dua) pembahasan, yakni: Pertama, perencanaan pengadaan barang dan jasa di Desa; dan; Kedua, contoh dokumen perencanaan. ABSTRAK: Dalam upaya memperlancar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali tentang tata cara pengdaan barang/jasa di desa sehingga. Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengadaan barang/jasa di desa sebagai bentuk pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa. Memiliki Izin Usaha Konstruksi / Pengadaan Barang dan Jasa Beton Ready Mix: Tempat: Kantor Kepala Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, Jl. 3). 000. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal Pasal 52 ayatDesa, pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati; b. ABSTRAK: bahwa sehubungan dengan adanya perubahan prosentase biaya pendukung kepada Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, perlu diubah dan disesuaikanContoh Format Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa: bag-pbj-opd-Contoh-format-dokumen-pengadaan-di-desa. Proses pengadaan barang/jasa di desa pada prinsip dilakukan secara swakelola, atau melalui penyedia apabila dalam pelaksanaannya membutuhkan penyedia. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di. 000. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Di Desa. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang. Rama Dani. Dengan demikian, pentingnya menekankan kehati-hatian dalam proses. 12Tahun2019,Pasal16. 000. peraturan bupati, peraturan daerah, dan keputusan bupati . TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO, Menimbang : a. Pengadaan barang/jasa di desa harus diimbang undangan mengenai Pengadaan Barang/ Jasa di Desa; b. Bagian Kedua Tata Nilai. tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 3. Subjek. 29, 2017 • 0 likes • 4,455 views. 12 Tahun 2019, yang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Semoga berguna dan membantu Anda menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), atau kegiatan-kegiatan dengan sumber dana lainnya di Desa. Sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa di desa, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah (LKPP) telah mengeluarkan Peraturan Nomor 13 3 News. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yangselanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Selain TPK, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa di desa yaitu : Kepala Desa, Kasi/Kaur (PPKD) dan masyarakat. 000. Artinya secara substansi, mau pakai istilah TPK atau TPBJ sama saja karena merujuk pada pihak yang sama, yakni Tim yang. Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip- prinsip dan etika pengadaan, ruang lingkup pengadaan, para pihak, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pembayaran prestasi kerja, keadaan kahar,. File ini berisi berbagai format dokumen terkait pengadaan barang/jasa di desa. Oleh karenanya, berikut dibawah ini akan kami jelaskan mengenai pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa secara lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga perlu menetapkan peraturan ini. II. 50. TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU,: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara. Yang dimaksud dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah salah satu tahapan dalam pengadaan barang/jasa di Desa. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, I. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. 24. LKPP pun telah beberapa kali membuat regulasi terkait hal ini, yang terbaru adalah Peraturan Lembaga No. 2023, Jum’at (10/02/2023) Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di Desa, khususnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Balai Pemerintahan. Jika sobat desa membutuhkannya, silakan Download dibawah ini: Pengadaan Barang/Jasa di Desa atau Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. TPK; b. Tahun. pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari anggaran APBDes, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. bpom ppid@pom. Pengadaan Barang/Jasa di Desa merupakan kegiatan Pemerintah Desa untuk pengadaan Barang/Jasa melalui otonomi dan/atau Penyedia Barang/Jasa yang. Penyusunan Pengadaan di desa berpedoman pada Peraturan Lembaga (Perlem LKPP) No. 12, Jul 2023. 000. U. 50. Pembelian Barang atau Penggunaan Jasa dari Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 23. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. KASI / KAUR. Pada dasarnya, pengadaan barang/jasa pemerintah sama dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan swasta. 7 (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kegiatan yang dilakukan. Pada tahun 2019 besaran Dana Desa berjumlah Rp 70 Triliun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 72 Triliun. ABSTRAK: ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan. 000. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tata-cara yang dilakukan oleh suatu departemen/lembaga/instansi (pihak pengguna) untuk mendapatkan. Dari segi pengembangan ilmu, hasil penelitian ini dapat memperkaya. PERMASALAHAN Bagaimanakah Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa,. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Desa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip pengadaan Barang/Jasa di Desa. ABSTRAK: bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengadaan barang/jasa di Desa perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam. PENGADAAN BARANG DAN JASA - DESA. Jadwal Pelatihan: 1 Juli 2022 - 31 Desember 2022. 2015/NO. E. Pelaksanakan pengadaan barang/jasa di desa melalui peran serta masyarakat atau swakelola. pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/SKPD Kabupaten Bandung harus menetapkan e-Procurement. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kepala Seksi (Kasi)/Kepala Urusan (Kaur) sebagaimana dimaksud pada tahap Persiapan Pengadaan Barang/Jasa. 2K views • 45 slides Tata Cara Pembuatan TOR Usul Anggaran Joko Riswanto 22. “Tantangannya, memilah jenis pekerjaan yang seharusnya kondisi darurat bisa dilakukan pengadaan seperti kondisi normal,” ujarnya dalam acara sosialisasi secara virtual, Rabu (24/2/2021). TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI/WALIKOTA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala. kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; b. PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA Selasa, 26 September 2023 Dilihat 2797 Kali Diunduh 223 Kali Unduh Tempat Penetapan. T. Nomor Peraturan. 000. Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati/Walikota ini adalah agar pengadaan barang/jasa di Desa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di desa. Pengadaan barang dan jasa di tingkat desa. 000, (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200. 1506, jdih. pengadaan Barang/Jasa. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barangj/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. ABSTRAK: bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa di desa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu lebih ditingkatkan. 000,00 (dua ratus juta rupiah). Berikut ini penjelasan atas 9 prinsip pengadaan barang dan jasa di Desa menurut Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, diantaranya: Prinsip Efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan. kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; b. PP 43/2014 jo. Tematik. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang. Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa. Artikel ini akan membahas dengan lengkap dan detail tentang apa itu Dokumen KAK, mengapa penting untuk dipahami, serta langkah-langkah dalam. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 200. 5. Jasa di Desa tidak dibolehkan atau tidak diperkenankan menggunakan bahan, material, dan/ atau barang/ alat yang dapat merusak lingkungan sekitar. PembelianLangsung 12Lihatpasal9danpasal16ayat(1)PeraturanLKPPNo. MH. Mengingat : 1. Pengadaan Barang/jasa di Desa. Buku pada edisi. 214 Triliun. Baca juga: Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Bedasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 2. Sementara, untuk Pengadaan Barang dan Jasa berupa belanja modal tanah tidak termasuk dalam ruang. Penyusunan Pengadaan di desa berpedoman pada Peraturan Lembaga (Perlem LKPP) No. merupakan kegiatan Pemerintah Desa untuk pengadaan Barang/Jasa melalui otonomi dan/atau Penyedia Barang/Jasa yang kegiatan dan anggarannya dapat diperoleh dari APBD Desa. com IPDN-KEMDAGRI DASAR HUKUM PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 22. Pengadaan Barang/Jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. id : 4 hlm. Buku edisi pertama belum diniatkan sebagai buku yang menggambarkan secara. BAB IV tentang Pelaporan dan Serah Terima. Buku ini berisi gambaran umum tentang pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) yang diselenggarakan oleh LKPP, termasuk tujuan, prinsip, jenis, dan tahapan PBJP. Glosarium. tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 3. prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa; b. Namun u ntuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan. pengadaan barang/jasa di desa melalui swakelola; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudABSTRAK: bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik di Desa maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dengan Peraturan Bupati; bahwa. U. Jenis. Format Barjas. 2020. Pengadaan barang/jasa di desa harus diimbangi dengan kemampuan SDM yang handal yang memahami betul mengenai aturan PBJ di desa. 50. Pengelolaan Keuangan Desa, dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara Pengadaan barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Desa;. go. Terdapat 3 (tiga) kriteria yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). DESA 2022. Ketua merangkap Anggota ;3 Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa Form_PBJD. Berikut ini admin blog juraganberdesa akan membagikan secara gratis Format Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Catatan Kejadian di Desa. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa: Kategori: Peraturan Kepala LKPP: Nomor: 13: Tahun: 2013: Tanggal Diundangkan: Selasa, 19 November 2013:. U Badan/Pengarang. 19, Jun 2023. Contohnya untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai. (6) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati. Mencabut Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. TATA CARA PENGADAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang : a. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudPengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal Pasal 52 ayatPengadaan barang dan/atau jasa di Desa, sebagaimana diatur dalam PP No. Ridho Suganda, di Auala Wisma Pepabri,. Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf Pemdes Seboro Sadang 850 views•46 slides. Dokumen Berita Acara Hasil Musrenbangdes. 10. 9. ABSTRAK: a. ABSTRAK: bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik sesuai dengan prinsip prinsip pengadaan barang / jasa di desa, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat, perlu mengatur tata cara pelaksanaan. 4. Bagian Kedua Tim Pengelola Kegiatan Pasal 10 (1) TPK merupakan Tim yang dibentuk oleh Pemerintah. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup Desa. 608 kali: Status: Dicabut oleh :Dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa, daerah memiliki kewenangan untuk membuat aturan tersendiri mengenai pengadaan barang/ jasa di desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. PERBUP No. go. PERBUP PENGADAAN BARANG DAN JASA - Read online for free. Pengadaan barang dan jasa di Desa, desa harus mengikuti Peraturan Bupati yang memang di tegaskan dari UU Desa. 12Tahun2019 13PeraturanLKPPNo. Tugas dan FUngsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara : 2018: Struktural: Bagian: Bagian Pengadaan Barang/Jasa: 0: 11: 0Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 18. 19, Jun 2023. Dan terakhir, bahwa. Keanggotaan TPK berasal dari 3 unsur, yakni: unsur lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau. Jadwal Pemberian Penjelasan Lanjutan Konsolidasi Pengadaan Logistik Segel dalam rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik TA 2023. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa guna memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa, sebagaimana diatur dalam PP No. Pengumuman. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di tingkat desa, Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) memiliki peran yang sangat penting. TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. id : 15 hlm. Pengadaan barang dan jasa di tingkat desa. Pengadaan diatur meliputi barang, pekerjaan kontruksi jasa konsultasi dan jasa lainnya. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset DesaPengadaan barang dan/atau jasa BUM Desa berlaku untuk pengadaan yang pandanaannya berasal dari anggaran BUM Desa, termasuk yang bersumber dari 1) penyertaan modal Desa, 2) penyertaan modal masyarakat Desa, 3) hasil atau laba usaha, 4) pinjaman, dan 5) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan.